Jangan Ada Dusta Diantara Kita

Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Oleh Eko Rusdianto

PADA Senin 24 Maret lalu, di gedung Departemen Dalam Negeri di jantung Jakarta, ada pemandangan tak lazim. Puluhan geuchik dari pedalaman Aceh mengantri masuk lift, menuju lantai tiga, masuk ke sebuah ruang kecil dengan 52 meja bersusun huruf U.

Seorang geuchik berumur setengah abad memulai bacaannya. Suaranya parau, seperti menahan sesak. Tangannya bergoyang gemetaran hingga kertas yang dibacanya ikut bergetar pula. Sesekali ia memegang kacamatanya. “Kami teng mriki makili kepala desa etnik Jawa ingkang jumlahipun sekawan atus tigang ndoso kepala desa,” katanya dalam bahasa Jawa krama. Artinya, “Kami disini mewakili kepala desa etnik Jawa yang jumlahnya 430 kepala desa.”

Namanya Tukiran. Dia kepala desa Mufakat Jadi, kabupaten Bener Meriah. Ia dipercaya sebagai koordinator geuchik Jawa dari pedalaman Aceh. Di ruangan itu ada 13 geuchik Jawa, termasuk Tukiran, yang memakai blangkon gaya Surakartan. Blangkon ini rata saja, tanpa bendolan –model bendolan adalah gaya Jogjakartan. Satu geuchik memakai topi Aceh. Satu lagi memakai pakaian adat Aceh Gayo: kerawang.


Tukiran terus bicara dengan bahasa Jawa. Suaranya naik turun. Sementara kepala desa yang lain mengangguk-angguk. Mereka kelihatannya memahami penyampaian Tukiran. Seorang geuchik mengarahkan kamera saku ke Tukiran. Jepret.

Tukiran mengatakan, “Kami nyuwun wontenipun Bapak Mendagri supados maringi kami sedaya raos aman dumateng etnik Jawa ingkang tinggal wonten ing Aceh pedalaman (Kami minta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri memberi kami rasa aman kepada kami etnik Jawa yang berdomisili di Aceh pedalaman),” tegasnya.

Di luar pagar gedung, empat bus mereka menunggu bersisian dengan jalan. Bus ini mengantar mereka dari sebuah asrama di Lebakbulus, selatan Jakarta, pagi harinya. Spanduk terpampang di sisi bus. Tuntutannya, pembuatan provinsi ALA-ABAS. Dekat bus, ada ratusan geuchik lain menunggu. Lebih dari 50 orang juga menggunakan blangkon Surakartan.

Di dalam gedung, 15 wakil mereka, termasuk Tugiran, ditemui Abdul Fatah, Direktur Penataan Daerah & Otonomi Khusus dari Departemen Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, orang Jawa dan mantan gubernur Jawa Tengah, tidak menemui rombongan ini. Pidato Tukiran tampaknya dirancang untuk Mardiyanto maupun pejabat-pejabat lain yang bisa bahasa Jawa.

Iwan Gayo, seorang mantan wartawan, warga Takengon dan koordinator rombongan ini, membuka pertemuan dengan mengurai jika di Aceh pedalaman ada 66 geuchik etnik Jawa dari total 430 geuchik, mayoritas etnik Gayo, yang sering dianggap “penduduk asli” daerah ini.

“Mengapa saya sebutkan ini? Karena saya bukan tokoh rasialis. Saya tahu SARA itu pantang untuk negeri kita yang multi etnik ini,” kata Iwan.

Iwan juga protes dengan ketidakhadiran Mardiyanto, “Kepala desa kami dihinakan, dimarginalkan, karena Menteri tidak mau terima kami, atau tidak bisa terima kami, atau tidak pantas menerima kami.”

Di ruangan itu, hadir pula Rahmat Salam, ketua Komite Persiapan Pembentukan (KP3) ALA dan Burhan Alpin, sekretaris KP3 ALA. Mereka bertutur bergantian.

“Kami dengar di Papua tidak mau mekar tapi dimekarkan. Jelas-jelas kami sudah beberapa tahun meminta pemekaran tapi belum dikasih. Kami juga tidak mau pemerintah takut dengan pemerintah asing. Aceh ini sudah dikuasai asing,” kata Burhan Alpin.

Dia memakai kemeja coklat bergaris. Raut mukanya keras. Berlubang-lubang kecil, mungkin bekas jerawat. Ia berapi-api. Suaranya keras.

Menurut Rahmat Salam, mereka kuatir jika tahun 2009 nanti, partai-partai lokal yang dinilainya notabene berafiliasi dengan GAM, memenangkan pemilihan legislatif, maka GAM akan menguasai kursi-kursi legislatif di Aceh lebih dari 50 persen.

“Bagaimana jadinya? Sekarang pimpinan daerah toh dari unsur-unsur yang Bapak tahu? Dan bagaimana jadinya jika hal itu benar-benar terjadi di tahun 2009? Kami tidak tahu apa kami akan perang saudara disana? Kami tidak menuntut lebih, kami tidak seperti yang lain menuntut merdeka. Hanya menuntut pemekaran provinsi.”

Sekejab ruangan menjadi diam. Di sisi lain, duduk 12 remaja putri memakai pakaian adat Gayo. Di sela pertemuan tadi, mereka memainkan didong kesenian khas Gayo.

“Nyatakan pada kami satu kata saja, katakan, ‘Wahai provinsi ALA, NKRI sudah tidak mampu mengayomi kalian.’ Satu kata saja! ‘Pemerintah sudah tidak mampu lagi memekarkan provinsi kalian! Katakan satu kata saja Pak!” kata Rahmat Salam kepada Abdul Fatah.

Saya teringat ucapan Iwan Gayo minggu lalu. Jika Jakarta memekarkan ALA, maka gubernur pertama adalah Rahmat Salam. Pada kartu nama Rahmat Salam, tertera jabatannya sebagai “peneliti sosial, lingkungan hidup, kebijakan publik” dari Pusat Penelitian Sumber Daya Manusia & Lingkungan Universitas Indonesia. Rahmat sebenarnya keliru menganggap semua partai lokal adalah partai-partai GAM. Cukup banyak politisi Aceh, yang kurang suka pada GAM, ikut mendirikan partai lokal. GAM sendiri juga terpecah-pecah.

Muhamad Hatta, kepala mukim Wih Besam, Kabupaten Bener Meriah, mengatakan mereka curiga orang-orang GAM, termasuk Gubernur Irwandi Yusuf dan banyak bupati serta walikota hasil pemilihan daerah 2007, masih menyimpan keinginan memerdekakan Aceh dari Indonesia. “Kami tidak mau merdeka dua kali. Itulah setiap pergolakan politik kami selalu dimusuhi. Itu berlaku di pedalaman Aceh. Ini mohon dimengerti, ‘Kenapa kami mau berpisah dengan mereka karena kami tak mau ada dusta diantara kami!’ ”

Sekitar dua jam pertemuan itu. Tak ada jeda waktu setiap kepala menyampaikan pendapatnya. Mereka terus bercerita.


SEKITAR pukul 14.30 pertemuan itu usai. Ini adalah aksi mereka yang terakhir selama dua minggu di Jakarta. Mereka akan kembali ke Aceh secara bergelombang. Abdul Fatah, tuan rumah pertemuan, berjanji menyampaikan masukan ini kepada Mardiyanto. “Saya sudah tahu maksudnya. Saya sudah mengerti semua,” katanya.

Iwan Gayo menyerahkan sebuah lembaran tebal daftar donasi warga di ALA sebagai bukti dukungan terhadap para geuchik ini. Ia seakan-akan hendak menepis dugaan rombongan geuchik ini disponsori pihak lain. Lembaran ini diikat dengan pita merah-putih. Iwan juga menyerahkan segulung peta digital serta sebundel tebal berisi tuntutan dan nama 430 kepala desa.

Saya mengikuti Tukiran sampai keluar ruangan. Di depan gedung, ratusan kepala desa menunggu hasil pertemuan. Ada yang berteduh di bawah pohon. Ada yang menikmati rokok. Setelah wakil-wakil mereka keluar, semua berdiri, berkumpul dan berpose bersama depan pagar Departemen Dalam Negeri.


DUA HARI kemudian, 50-an geuchik rombongan terakhir meninggalkan Jakarta. Wajah segar tampak dari raut mereka. Mendadak suasana kompleks Sekolah Luar Biasa, di Lebakbulus jadi sepi. Tak ada lagi handuk tergantung di daun jendela dan bubungan asap menyembul ke lubang AC. Ruang makan di depan musallah pun telah tertutup rapat.

Sebuah bus akan membawa para geuchik ke bandara TNI AU Halim Perdana Kusuma. Janji mereka, akan tetap tinggal di Jakarta hingga keputusan pemekaran ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya tidak terwujud.

“Berapa lama untuk menunggu hasil pemekaran,” tanya saya kepada Iwan Gayo.

“Jadi saya lihat Kompas kemarin, isu pemekaran ALA-ABAS tidak akan dibahas lagi oleh DPR. Berarti dead lock. Yang berguna hanya untuk Irwandi. Jangan terus memfitnah! Ini aspirasi rakyat. Kalau nanti kepala desa bersidang minta pada Irwandi untuk mekarkan wilayah dan dipenuhinya, saya kira cita-cita kita sudah berhasil. Tinggal lihat nanti, apakah Irwandi minta balasan untuk penuhi aspirasi referendumnya. Itu kita tunggu saja waktunya,” tutur Iwan.

“Kenapa para geuchik ini memakai blangkon,” tanya saya.

“Kita kedepankan etnik Jawa ini untuk meminta simpati dunia, simpati Indonesia, simpati Jakarta. Bahwa kalau mereka tidak mau menolong orang-orang Aceh asli di pedalaman sana, orang-orang Gayo, tolonglah bangsamu (Jawa) ini! Karena bangsamu ini yang terzolimi oleh konflik sangat hebatnya,” kata Iwan, nadanya agak keras.

Ada lebih dari 120,000 orang Jawa melarikan diri dari Aceh sesudah Presiden Soeharto mundur pada Mei 1998. Mereka takut dengan maraknya gerakan Acheh ingin merdeka. Mereka diusir dari tanah Aceh oleh orang-orang Aceh.

Gerakan Acheh Merdeka secara resmi menilai nasionalisme Indonesia berakar pada nasionalisme Jawa. Mereka menganggap “bangsa Indonesia” adalah nama samaran “bangsa Jawa.” Dengan nasionalisme semu inilah “bangsa Jawa,” sejak menggantikan negara Hindia Belanda, mengirim banyak orang Jawa ke luar Pulau Jawa –lewat program transmigrasi-- dan mendirikan koloni-koloni Jawa di berbagai pulau, termasuk pedalaman Aceh.

Sejak perjanjian Helsinki diteken Agustus 2005, orang-orang Jawa yang lari itu perlahan-lahan mulai kembali ke Aceh. Helsinki mensyaratkan pemerintah Indonesia memberi ruang untuk orang-orang GAM masuk panggung politik di Aceh secara demokratis. Helsinki secara tersurat mengatakan perbatasan Aceh tetap mengikuti batas-batas 1 Juli 1956. Perbedaan pendapat diselesaikan lewat Crisis Management Initiative dengan melibatkan pemerintah Indonesia, GAM di Stockholm serta European Union. Artinya, “pemekaran” bisa dianggap melanggar perjanjian tersebut.

Iwan sangat bersemangat menjawab saya. Saat berbicara ia menutup mata. “Sebenarnya kedatangan kita ke Jakarta ini, juga untuk mematahkan pandangan Yang Mulia Irwandi Yusuf, Gubernur NAD, jika ini bukan aspirasi segelintir orang,” katanya.

Dari Halim Perdana Kusuma, rombongan geuchik ini naik pesawat Hercules milik TNI AU kembali ke pedalaman Aceh.

*) Di publikasikan pertama kali oleh www.pantau.or.id