Pariwisata dan Politik Kebudayaan

Kapan produk kebudayaan itu mulai kehilangan nilai? Saya kira, ketika sudah mengikuti agenda pariwisata yang disusun pemerintah.

Pada 10 Oktober 2010, ketika warga Makassar disibukkan untuk menyambut ulang tahun kota Anging Mamiri yang ke 403 tahun, di anjungan pantai losari ada peragaan tarian kolosal. Dilakukan oleh ratusan perempuan, bergerak gemulai di atas perahu bercadik kecil.

Tari Pakkarena dilakukan di atas perahu itu.

Orang-orang melihatnya dengan antusias. Ada yang berdecak kagum, ada juga yang mencibir. Saya termasuk yang kurang puas. Bukan karena apa, tarian yang seharusnya menjadi identitas masyarakat Makassar dilakukan seadanya. Nilai sakralnya seperti ditelan gelombang Losari. Tak ada yang menawan.

Pakkarena adalah tarian spiritual. Menyimbolkan beragam tafsir. Gerakannya gemulai dan begitu halus. Saya ingat almarhum Mak Coppong menjadi buah bibir karena kekuatan geraknya saat memainkan Pakkarena. Tarian itu, menjadi perwujudan kesabaran perempuan di masyarakat Bugis dan Makassar. Ketika hentakan gendang dan pui-pui bermain dengan tempo cepat, gerakan Pakkarena malah semakin lembut. Tarian itu penuh kesajahan dan kesederhanaan. Dia membutuhkan kekuatan, daya magic penari dan kerendahan hati.

Gerakkan Pakkarena dilakukan dengan otot-otot yang kencang, kuat, tapi lembut. Setiap jengkal tubuh si penari tak boleh ada yang lurus. Semua dibengkokan. Berdiri pun penari tak tegak. Pakkarena pun bisa digelar tanpa batas waktu. Dia bisa sejam, sehari, semalam, atau semampu penarinya. Dia seperti Tari Saman di Aceh yang bisa dilakukan semampu penarinya.

Di anjungan Losari itu, saya melihat gerak yang asal. Tak teratur, penarinya beberapa tertawa. Beberapa saling tegur. Ada juga yang kipasnya membengkok kiri kanan. Bahkan lentikan tangannya melewati kepala sebagai simbol martabatnya.

Dahulu kala, Pakkarena tak dilakukan di panggung. Apa lagi di atas perahu. Pakkarena digelar di atas tanah, di atas pijakan bumi. Pergerakan setiap penari harus berpindah dengan cara menggeser kaki, telapak kaki tidak boleh terangkat. Penari dan bumi tak boleh terpisah, harus tetap menyatu.

Setelah pertunjukan tari itu selesai, Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin memberikan sambutannya dengan semangat. Dia bertekat membuat agenda wisata untuk perhelatan Pakkarena semacam itu. Dia bangga dengan kebudayaan dan tradisi yang dimiliki Makassar.

Rambu Solo di Siguntu, Toraja Desember 2011.

Tak hanya Walikota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul yasin Limpo, lebih dahulu membuat agenda wisata Lovely December di Tana Toraja. Pemerintah Sulawesi Selatan, seolah menjadi Event Organizer, dan mengatur semua acara adat di Tana Toraja. Alasannya, untuk menyelamatkan pariwisata di Sulsel, karena beberapa tahun belakangan kunjungan wisata ke Tana Toraja mulai turun.

Jadilah kembali Toraja bergeliat ketika Desember tiba. Hotel-hotel dan penginapan menjadi ramai. Untuk itu pengunjung akan mencari tempat penginapan jauh hari sebelum memasuki Desember. Saya sudah dua tahun berturut-turut mengunjungi Lovely December itu. Acaranya tak ubah seremonial belaka, kontingen-kontingen desa memamerkan kesenian yang mereka senangi, lalu berjalan melewati panggung kehormatan Gubernur.

Acara-acara kematian – rambu solo – yang menjadi ciri khas Toraja, digelar pada Desember. Cara pikir beberapa orang Toraja pun mulai berubah. Ketika di daerah Rante Pao, saya bertemu dengan seorang tua yang melakukan hajatan Rambu Solo, menghabiskan duit miliyaran rupiah dan menyembelih ratusan binatang. Mereka berasal dari keluarga yang mampu.

Seharusnya pesta Rambu Solo mereka digelar jauh sebelum Desember tiba. Tapi beberapa keluarga dan aparat pemerintah meminta pesta itu digelar pada Desember. Selain meramaikan agenda pemerintah, keluarga itu juga diiming-iming akan diliput media. Ajang pamer pun tak dapat terhindarkan.

DI TEMPAT terpisah, pada April 2012, ketika pemerintah Kabupaten Luwu Utara, menggelar hajatan festival Internasional I La Galigo, mengundang beberapa raja se-nusantara dan kalangan pejabat, desa kecil Pattimang dirias sedemikian rupa.

Sisi jalannya, dihias walasuji – dari ayaman bambu – berdiri berjejer seperti menyerupai pagar pembatas. Walasuji di cat dengan warna kuning, saya tahu hal itu untuk menunaikan tradisi yang salah. Pada masa kejayaan kerajaan Luwu di Pattimang, untuk perhelatan kerajaan, walasuji menggunakan bambu kuning yang kokoh, sementara pada masyarakat biasa menggunakan bambu hijau. Kuning melambangkan keturunan dewata’e.

Tapi apa yang dipertontonkan di Pattimang itu, hanya untuk mengelabui orang. Bambunya menggunakan yang hijau. Saya bertanya, pada seorang budayawan Luwu, Anthon Andi Pangeran, tentang kejadian kecil semacam itu. Dia hanya tersenyum, lalu mengatakan bila hal tersebut memang sangat keliru.

Bukan hanya itu, kejadian semacam itu ada begitu banyak. Hampir terjadi setiap saat. Produk kebudayaan yang seharusnya dilakukan saat tertentu, dikarbit untuk digelar tidak pada saatnya.

Memang ada juga keuntungan dari praktek semacam itu. Misalnya di Toraja, pengrajin kain, pengrajin pernik-pernik etnik bergeliat. Tapi itu hanya bagian kecil, tetap saja yang meraup keuntungan selangit adalah orang-orang tertentu. Hotel-hotel dibangun, tapi merupakan jaringan nasional bahkan internasional. Penginapan-penginapan kecil tak akan berkembang menjadi raksasa seperti hotel Sahid, Marannu, atau pun Hiltra.

Sekarang marilah berpikir, tentang nilai tradisi kita. Apakah dengan pariwisata semua menjadi lebih baik. Apakah dengan agenda pariwisata yang mengiklankan identitas kita, sebagai sebuah masyarakat yang unik dan tradisional dapat diterima?

Apakah benar masyarakat Toraja yang menganut kepercayaan Aluk Todolo (Aluk Toyolo), atau masyarakat Kajang yang tidak menggunakan alas kaki, masyarakat Cerekang dengan kepercayaan I La Galigo, Masyarakat Tolotang, atau juga To Balo adalah primitif?

Saya kira, setiap masyarakat memiliki tradisi masing-masing. Tak ada yang berhak mengatakan mereka primitif dan tradisional layaknya iklan-iklan pariwisata yang hanya berfokus pada bisnis keuntungan.  

Biarlah produk kebudayaan kita melakukannya sesuai nilai dan tadisi masyarakatnya. Biarlah mereka tetap lestari dengan keadaan sebenarnya. Biarlah para wisatawan dan pelancong itu yang mengikuti agenda kebudayaan, bukan masyarakat kita yang mengikuti kemauan para wisatawan.